HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN

Pada topik kali ini akan membahas tenting apa itu hukum pranata pembangunan? dan apa efeknya terhadap bidang Arsitektur. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya untuk mengetahui secara dasar-dasar dari Kata Hukum dan Pranata Pembangunan.

Secara bahasa, Hukum adalah peraturan tertulis atau adat yang secara resmi mengikat antara satu individu dengan individu lainnya yang dipegang oleh penguasa maupun pemerintah.

Pranata sendiri artinya sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi sera adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu sendiri.

Kesimpulannya Hukum Pranata Pembangunan adalah suatu peraturan interaksi pelaku pembangunan untuk menghasilkan tata rang statu daerah menjadi lebih berkualitas dan kondusif.

Adapula Struktur dalam Hukum Pranata

• Legislatif (MPR - DPR) sebagai pembuat produk hukum.
• Eksekutif (Presiden - Pemerintahan) sebagai pelaksana hukum agar sesuai dengan jalannya.
• Per UU yang dibantu oleh kepolisian (POLRI) selaku institusi yang berwenang melakukan penyidikan
• Yudikatif (MA - MK) Lembaga penegak keadilan
• Mahkamah Agung (MA) 
• Mahkamah Konstitusi (MK)
• Lawyer atau Pengacara.

Peran Serta Masyarakat 

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata “participation“ yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,

partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Tujuan Adanya Hukum Pranata Pembangunan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat. Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembgunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. Sehingga proses pembagunan merupakan proses tawar menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembagunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri.

Apa Pengaruh Hukum Pranata Pembangunan dengan Dunia Arsitektur

• Menjaga adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan setiap masing-masing daerah
• Mencegah adanya kasus pembangunan maupun bangunan liar yang tyda berizin
• Menciptakan kawasaki dan Infrastruktur yang back bagi masyarakat dan sesuai dengan daerah masing-masing
• Memberikan keselarasan antara satu bangunan dengan bangunan yang lain.
• Adanya batasan-batasan dalam mendesign suatu bangunan, agar Arsitek tidak mengikuti egonya sendiri
• Dengan adanya Hukum Pranata Pembangunan, Arsitek lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Sehingga bangunan yang dibuat tidak terasa kontras dengan bangunannya masing-masing
• Mencegah adanya kesalahan-kesalahan ataupun kecelakaan dalam proses pembangunan.

• 
  
  

Dalam proses pembuatan surat kontra kerja juga diatur sesuai dengan kebutuhan dari client, Surat kontrak kerja ini merupakan ikatan antara client dengan pelaksana. Ini merupakan salah satu contoh surat kontras kerja dyngan proyek seperti dibawah :

Sumber :

https://farhadthlb.wordpress.com/2015/10/23/hukum-pranata-pembangunancontoh-kontrak-pembangunan-rumah/

http://gerakannusantarahijau.blogspot.co.id/2012/01/contoh-perjanjian-kontrak-kerjasama.html

https://bagasaskara.wordpress.com/2011/10/12/partisipasi-masyarakat-teori-ringkas/

http://www.materibelajar.id/2016/01/teori-parisipasi-konsep-partisipasi.html